Home / Legal, Corporate Law & Responsibility

Legal, Corporate Law & Responsibility

Digital Learning – CSR (Corporate Social Responsibility)

DESKRIPSI Tata Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Di Indonesia, penerapan CSR sudah cukup menggembirakan. Banyak perusahaan melakukan amal baik dengan menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sudah saatnya perusahaan-perusahaan lain di Indonesia menjalankan CSR dengan sepenuh hati, termasuk perusahaan ...

Read More »

Digital Learning – Corporate Law Legal Aspect Business

OVERVIEW Perkembangan transaksi bisnis yang terkait dengan iklim investasi Asing telah mengalami perkembangan cukup pesat, dengan segala peraturan perubahan dan peraturan pelaksanaannya diadakan perubahan dan pembaruan payung hukum investasi yang compliance dengan standar internasional (GATT/ WTO) serta yang compliance dengan ketentuan Trade Related Investment Measure (TRIMs). Pengaturan Hukum telah mengalami modikasi dari Hukum Dataran Eropa (European Continental Law) secara kontemporer ...

Read More »

Digital Learning – Business Contract Drafting and Reviewing

DESKRIPSI Keberadaan perjanjian dalam bisnis perusahaan sehari-hari tentu sangat krusial untuk menjaga kepentingan bisnis perusahaan. Perjanjian yang baik tidak hanya baik di atas kertas karena terlihat menguntungkan, tetapi juga adalah perjanjian yang dapat dieksekusi dengan baik. Pelatihan Business Contract ini akan memberikan refreshing dan pembekalan yang diperlukan untuk para lawyer (baik inhouse lawyer ataupun corporate lawyer) tentang perjanjian dari sisi ...

Read More »

Digital Learning – Penyusunan SLF (Sertifikat Laik Fungsi)

DESKRIPSI Untuk terwujudnya bangunan gedung yang andal harus memenuhi persyaratan teknis administratif bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, bangunan gedung sebelum dimanfaatkan harus diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tanggal 9 Agustus 2007. Sertifikat ...

Read More »

Aspek Legalitas, Pengikatan dan Administrasi Jaminan Kredit

  OBJECTIVE Peserta mampu memahami prinsip-prinsip dalam pemberian kredit Peserta memahami kebijakan dan kerangka hukum dalam perkreditan perbankan Peserta mampu memahami aspek hukum perkreditan dalam pemberian kredit khususnya yang berkaitan dengan legalitas pemohon kredit, pengikatan jaminan kredit dan penyelesaian kredit, termasuk risiko hukum baik dari segi pidana maupun perdata Peserta mampu menganalisa jaminan yang sesuai dengan kredit yang diberikan dan mengetahui ...

Read More »

Digital Learning – Community Development Officer

DESKRIPSI Peraturan perundangan mengatur bahwa CSR dan Community Development merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan sebagaimana amanat UU No.40 Tahun 2007 Bab V pasal 74, maka “expenses” harus dikelola manajemen, sehingga memberikan dampak positif bagi sustainability perusahaan di masa mendatang. Pola pikir inilah yang membuat CSR dan Community Development menjadi tidak sekedar Charity Program, tetapi harus menjadi “alat” marketing yang ...

Read More »

Digital Learning – Pembahasan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

DESKRIPSI Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ...

Read More »

Digital Learning – Hukum Kontrak Konstruksi

DESKRIPSI Pembangunan industri jasa konstruksi di Indonesia mencapai puncaknya pada periode 1967-1996. Namun selama kurun waktu 30 tahun tersebut, kontrak-kontrak konstruksi yang dibuat tidak mengacu pada landasan hukum yang baku. Satu-satunya acuan yang ada pada waktu itu adalah syarat-syarat umum (AV 41) yang dibuat sebelum Indonesia merdeka. Baru pada Tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. ...

Read More »

Digital Learning – Teknik Penyusunan Kontrak

DESCRIPTION  Sebagian besar permasalahan bisnis di lapangan ternyata disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pelaku bisnis akan arti penting sebuah kontrak dan bagaimana menyusunnya secara benar. Padahal kontrak merupakan dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam aktivitas bisnis tersebut. Bahkan tidak jarang pula, kontrak dibuat asal jadi, atau hasil mengkopi dari sana-sini, tanpa memandang relevansinya dengan kepentingan bisnis yang ...

Read More »

Digital Learning – Manajemen Pengelolaan Sewa Lahan dan Appraisal

DESKRIPSI Pelatihan ini didesain untuk menguraikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa penggunaan lahan perusahaan, salah satunya melalui sewa lahan, dilanjutkan dengan pembahasan tentang posisinya dalam sistem hukum Indonesia dan pengembangannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan sengketa di lapangan.  MATERI Prinsip Penilaian Jenis Properti Hukum Pertanahan (Hak Atas Tanah) Pendekatan dan Metode Penilaian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengelolaan Aset/Barang (Sewa) Sifat Alami ...

Read More »